KETAHANAN
NASIONAL INDONESIA
Ketahanan
nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang
datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung
yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa
dan negara.
Ketahanan nasional merupakan kondisi
dinamik yang dimiliki suatu bangsa, yang didalamnya terkandung keuletan dan
ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini diperlukan
untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang
langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari
dalam ataupun dari luar.
1. Latar Belakang
Masalah Ketahanan Nasional
Ditinjau
dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan
jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang
persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini
secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap
segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan
kelangsungan hidup dan eksitensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus
memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman
hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.
Ketahanan nasional diIndonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak
dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan
tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat
kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan
nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan
nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional,
tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan
nasional. Peran masing - masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling
mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling
bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupa
nasional.
2.Landasan
Ketahanan Nasional
a) Landasan
Ideal
Nilai-nilai Pancasila telah teruji dandiyakini kebenarannya sebagai
pemersatu bangsa dalam membangundan menata kehidupan berbangsa serta bernegara
yang lebih baik danberdaya saing.
b) Landasan
Konstitusional : UUD 1945
Berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan/
undang-undang dasar suatu negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan
landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan
negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal
UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan
lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan
warga negara. UUD 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala
bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan
mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan
penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak
berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan
negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945.
c)
Landasan Visional
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai
satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana
wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap
isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata
dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan
strategis.
3. Ruang Lingkup
Ketahanan Nasional
a) Dokrin dokrin
pikiran yang mendasari : kertahanan nasional
Sebagai Doktrin, berupa pengaturan dan penyelenggaraan negara, yaitu
dituang-kan dalam peraturan
perundang-undangan, agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggaraan
Negara menerima dan menjelaskannya. Yang melandasi ketahanan nasional
dikembangkan dari analisis mengenai manusia budaya, falsafah, ideology, dan
pandangan hidup bangsa, wawasan nasional, serta pendekatan yang diyakini
kebenaranya.
1. Manusia Berbudaya
Manusia dikatakan mahluk sempurna karena memiliki naluri, kemampuan
berpikir, akal, dan ketrampilan, senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi,
pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya, berupaya memenuhi baik materil maupun
spiritual. Oleh karena itu manusia berbudaya akan selalu mengadakan
hubungan-hubungan dengan: Agama, Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial,
Seni/Budaya, IPTEK, dan Hankam.
2. Tujuan Nasional Falsafah Bangsa dan
Idiologi Negara
Tujuan nasional menjadi pokok pikiran ketahanan nasional karena sesuatu
organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan
dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap
menghadapi
3. Wawasan nasional :
Konsepsi pandangan hidup yang tersusun berdasarkan hubungan dinamis antara
cita-cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografis, maupun faktor
kesejarahannya.
4. Pendekatan kesejahteraan dan
keamanan :
Merupakan kebutuhan mendasar dan esensial, baik sebagai individu maupun
anggota masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara.Keduanya dapat
dibedakan tetapi tidak
dapat dipisahkan, serta
merupakan nilai-nilai intrinsik
yang mendasari pencapaian kondisi Tannas.
b)
Pengertian Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional adalah
kondisi dinamik bangsa Indonesia
yang meliputi segenap
aspek kehidupan nasional
yang terintegrasi, berisi
keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan
gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun
tidak langsung membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas,
integritas, kelangsungan hidup bangsa dan
negara serta perjuangan mencapai
tujuan nasionalnya.”
Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik
yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan
nasionalnya.
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia
adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh
aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan
Wasantara.
Kesejahteraan = Kemampuan bangsa dalam
menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya
kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani.
Keamanan = Kemampuan bangsa Indonesia
melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari
dalam.
c)
Hakekat Ketahanan Nasional dan Konsepsi ketahanan Nasional Indonesia
1. Hakekat Ketahanan Nasional
Indonesia
Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.
2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional
Indonesia
Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara
seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
d) Asas ketahanan Nasional
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan
dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai
perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2. Asas Komprehensif integral atau
menyeluruh terpadu
Ketahanan nasional mencakupketahanan segenap aspek kehidupan bangsa
secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke
luar
Sistem kehidupan nasionalmerupakan perpaduan segenap aspek kehidupan
bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat,
sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawasw ke luar bertujuan
untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi
dampak lingkungan strategis luar negeri.
4. Asas kekeluargaan
Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong rotong,
tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
e) Sifat
ketahanan Nasional
Ketahanan
nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan
dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu
pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa.
Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau
menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi
lingkungan strategisnya.
Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula
nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang
dimiliki bangsa dan negara Indonesia.
Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap
konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik
semata tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai
dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa
f)
Fungsi Ketahanan Nasional
1. Ketahanan Nasional sebagai kondisi
dinamik bangsa
Ketahanan nasional adalah kedaulatan dan ketangguhan bangsa dalam
menghadapi berbagai segala tantangan, hambatan, ganguan dan ancaman (HTGA),
baik dari dalam mupun luar negeri, untuk menjamin identitas, integritas dan
kelangsungan hidup, serta perjuangan bangsa tersebut untuk mencapai
cita-citanya sehingga mendorong kemampuan bangsa tersebut untuk mengembangkan
kekuatan nasional untuk menuju kejayaan bangsa dan negara.
2. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi
pengaturan dan penyelenggaraan negara
Dalam penjelasan UUD No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan –ketentuan
pokok pertahanan keamanan negara RI dinyatakan bahwa :
Konsepsi ketahanan nasional indonesia
pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan
dan keamanan negara yang tata tenteram dalam kehidupan nasional yang
berrdasarkan pancasila dan UUD 1945.
3. Ketahanan Nasional sebagai metode
berfikir Komprehensif Integral
Ketahanan Nasional Indonesia,
dilaksanakan atas dasar keterpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling
berinterkasi inilah yang dimaksud dengan ketahanan nasional sebagai metode
berfikir komprehensif.
4.
PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERNEGARA
Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata)
kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek
relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek
dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau
karena sangan komplek.
Konsepsi ketahanan nasional akan
menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan,
yaitu:
1. Aspek alamiah (Statis)
a. Geografi
b. Kependudukan
c. Sumber kekayaan alam
2. Aspek sosial (Dinamis)
a.
Ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai
yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga
terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu
bangsa. Ideologi besar yang ada di dunia adalah :
• Liberalisme
• Komunisme
• Ideologi Pancasila
b.
Politik
Politik berasal dari kata politics dan
atau policy artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan
(pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia
dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut satu
paham yaitu politik. Ketahanan Nasional ini yang meliputi dua bagian utama
yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.
1.
Politik Dalam Negeri
Adalah kehidupan politik dan
kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan
dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya
adalah struktur politik, proses politik, budaya politik dan komunikasi politik.
2.
Politik Luar Negeri
Politik luar negeri Indonesia adalah
bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang
pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif yang berarti
Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak
menjadi obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya. Ketahanan pada aspek
politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan
hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun
tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
c.
Ekonomi
Sistem perekonomian sebagai usaha
bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama
dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.
Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan monopsoni baik oleh
pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian
kerakyatan. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan
perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi
yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional
dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat. Untuk mencapai
tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang
menunjang, antara lain:
Sistem ekonomi Indonesia harus
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Ekonomi
Kerakyatan Menghindari:
1.
Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
2.
b. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor
negara.
3.
Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita
keadilan sosial.
d.
Sosial budaya
Sosial ialah Pergaulan hidup manusia
dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib,
sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Budaya ialah Sistem
nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang
menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak
kehidupan. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan
alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan
daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing
(local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah
untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing.
e. Ketahanan keamanan
Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan
secara nasional merupakan salah satu fungi utama dari pemerintahan dan negara
RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan
negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan
keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran
bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas
pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan
dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan
menangkal segala bentuk ancaman.
Postur kekuatan pertahanan keamanan
mencakup:
· Struktur kekuatan
· Tingkat kemampuan
Gelar kekuatanUntuk membangun postur
kekuatan pertahanan keamanan melalui empat pendekatan:
· Ancaman
· Misi
· Kewilayahan
· Politik
Pertahanan diarahkan untuk menghadapi
ancaman dari luar dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk
menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri. TNI
dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau
Polri sudah tidak mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan
darurat. Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan
udara untuk memasuki wilayah Indonesia (initial point). Oleh karena itu
pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depan perlu diarahkan
kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan
seimbang antara unsur-unsur utama. Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU. Dan unsur
utama Keamanan = Polri. Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak
menutup kemungkinan mengundang campur tangan asing (link up) dengan
alasan-alasan:
·
Menegakkan HAM
·
Demokrasi
·
Penegakan hukum
·
Lingkungan hidup
5.
ANALISA GEJOLAK BBM TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
Kenaikan harga BBM merupakan sebuah gejolak
yang tidak henti-hentinya menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Mulai dari
pengunjung setia warkop sampai dengan presiden melontarkan berbagai opini
pribadi terkait dengan harga yang sering diistilahkan sebagai anchor price (dasar
dari kenaikan harga barang lain). Berbagai sudut pandang pun lahir dari
kalangan elite termasuk berbagai pakar bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan
pendidikan, perihal setuju tidaknya dengan kenaikan harga BBM yang diperkirakan
akan direalisasikan per 1 April mendatang.
Kenaikan harga BBM bersubsididipicu oleh
naiknya harga minyak dunia.Kenaikan harga ini merupakan suatu hal yang wajar
mengingat semakin menipisnya persediaan minyak dunia dan konflik yang terjadi
di negara-negara timur tengah, yang notabene adalah kontributor besar minyak
dunia.
Kajian
Kenaikan bahan bakar minyak merupakan
jawaban pemerintah dari semakin membengkaknya anggaran negara terhadap subsidi
BBM.Hal ini terjadi akibat melonjaknya harga minyak dunia serta penggunaan BBM
yang melebihi kuota.Asumsi negara untuk harga minyak dunia per barel adalah
95US$sedangkan sekarang harga ini telah menyentuh angka 120 US$.
Kenaikan
harga BBM tidak dapat dipungkiri akan menguras banyak tenaga dan pikiran untuk
mencari cara terbaik dalam penyelesainnya. Opsi terakhir yang dikeluarkan
pemerintah adalah menaikkan harga BBM pada tariff Rp 6.000,00 per liter. Jika
hal ini tidak dilakukan maka anggaran APBN yang harus dialokasikan untuk
subsidi pada batas tariff Rp 4.500,00 per liter adalah sebesar Rp 178,62
trilliun. Pada kenaikan harga per liter sebesar Rp 1.500,00 akan menekan
subsidi sebesar Rp 41,25 trilliun. (dengan perhitungan harga miinyak mentah
dunia US$ 105 per barel, kurs Rp 9.000 per dolar AS, dan kota BBM 40 juta
kiloliter).
Jumlah
penduduk yang terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang terus
berlangsung, tak bisa dipungkiri akan berdampak kepada peningkatan
kebutuhan energi di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI,
tahun 1970, konsumsi energi primer hanya sebesar 50 juta SBM (Setara Barel
Minyak). Tiga puluh satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2001 konsumsi energi
primer telah mencapai 715 juta SBM atau mengalami pertumbuhan yang luar biasa
yaitu sebesar 1330% atau pertumbuhan rata-rata periode 1970-2001 sebesar
42.9%/tahun.Selain itu, menurut proyeksi permintaan energi oleh BPTE-BPPT
Puspiptek Indonesia, pada tahun 2025 permintaan energi dari sektor transportasi
juga akan terus meningkat bahkan hingga mencapai 350%.
Berdasarkan
data IEO (Indonesia Energy Outlook) yang dikeluarkan oleh Kementerian energi
dan sumber daya mineral tahun 2009, konsumsi energi final (tanpa biomasa untuk
rumah tangga) dalam kondisi permintaan energi, regulasi, serta tanpa adanya
intervensi pemerintah diperkirakan tumbuh rata-rata 6,7% per tahun, dengan
konsumen terbesar sektorindustri (51,3%), diikuti oleh sektor transportasi
(30,3%), sektor rumah tangga(10,7%), sektor komersial (4,6%), dan sektor PKP
(3,1%). Adapun pangsapermintaan energi final menurut jenis terdiri dari BBM
(33,8%), gas (23,9%), listrik(20,7%), batubara (14,9%), LPG (2,6%), BBN (2,9%),
dan biomasa komersial(1,1%). Konsumsi energi ini tentu akan berdampak kepada
emisi CO2 yang dihasilkan. Berdasarkan prakiraan pertumbuhan konsumsi energi di
atas, emisi CO2 dari pembakaran energi sekitar 460 juta ton pada tahun 2010akan
terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.160 juta ton pada tahun 2030. Hal
ini akan sangat memprihatinkan, jika terus dibiarkan dapat kita bayangkan
betapa banyak dampak negatif yang akan timbul akibat peningkatan emisi CO2 yang
terus terjadi ini.
Dalam
kondisi krisis energi yang terus melanda serta emisi CO2 yang terus meningkat,
tentu keadaan iniakan sangat mengkhawatirkan. Pemerintah sebagai regulator dan
pengendali kebijakan perlu memahami pola konsumsi energi yang tengah
terjadi.Selain itu, masyarakat sebagai konsumen sudah semestinya turut berperan
serta dalam upaya penghematan dan diversifikasi pemakaian energi serta
pengurangan emisi CO2.
Persentase
konsumsi BBM terhadap total pemakaian energi final merupakan yang terbesar dan
terus mengalami peningkatan. Konsumsi BBM yangsangat tinggitentu
berkaitan dengan keterlambatan upaya diversifikasi ke energi non minyak. Hal
ini tak bisa dipungkiri juga merupakan sebuahdampak harga BBM yang masih
relatif murah dengan adanya subsidi dari pemerintah.Kebijakan pemberian subsidi
BBM yang bermaksud menjaga stabilitas perekonomian nasional ternyata telah
keluar dari tuuan awalnya.Dalam realitanya, subsidi BBM telah menimbulkan
berbagai persoalan.Masyarakat cenderung boros menggunakan BBM bahkan alokasi
subsidi BBM cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat
berpenghasilan tinggi yang seharusnya tidak perlu mendapatkan subsidi. Selain
itu, tahukah Anda, jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi
energi sama besarnya dengan total seluruh pengeluaran di bidang pertahanan,
pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial? Hingga 2010, pemerintah Indonesia
mengeluarkan dana lebih besar untuk subsidi energi daripadajumlah yang
dikeluarkannya untuk belanja pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan
sosial.Sebelum 2009, pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi lebih besar
daripada pengeluaranmodal untuk infrastruktur publik, sistem transportasi,
serta fasilitas air dan sanitasi.Tahun lalu, meskipun pemerintah telah
melakukan peningkatan pengeluarannya di bidang lain, namun subsidi energi masih
tergolong tinggi.
Kebijakan
pengurangan subsidi BBM memang akan menuai berbagai polemik. Namun, ditinjau
dari sisi energi, hal ini akan menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah
untuk mengembangkan berbagai energi alternatif yang prospeknya akan lebih
menjanjikan, gas bumi misalnya. Baik dilihat dari segi cadangan yang masih
melimpah maupun dari harga yang relatif lebih murah dibandingkan BBM.Selain
itu, kebijakan pengurangan subsisi BBM tentu akan mampu mendorong masyarakat
lebih hemat dalam menggunakan energi serta menunjang diversifikasi pemakaian
energi. Hal ini akan mampu mengatasi berbagai krisis energi yang tengah
terjadi. Di samping itu, pengurangan konsumsi energi juga akan mampu membantu
dalam pengurangan emisi yang tentu juga harus menjadi perhatian. Pengurangan
subsidi ini diharapkan bisa dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan bahan
bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.Dana sebesar itu bisa dimanfaatkan
untuk berbagai hal yang jauh lebih produktif.
Salah
satu alternatif dampak penanganan terhadap kenaikan harga ini adalah
pemberlakuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp
150.000 per kepala keluarga. Tidak sedikit ekonom yang menyayangkan adanya
program seperti ini karena sebenarnya berujung pada pemborosan akibat sasaran
yang kurang tepat.Meskipun dana ini ditujukan untuk mencegah jatuhnya daya beli
masyarakat akibat kenaikan harga barang yang akan terjadi karena inflasi,
maraknya penyimpangan pada masa Bantuan Langsung Tunai membuat pengamat ragu
akankah program ini mencapai sasarannya. Namun, solusi jangka pendek untuk
mengatasi shock akibat kenaikan bbm yang akan terjadi tak bisa dipungkiri yang
paling mungkin untuk diberikan masih BLSM. BLSMsebagai sebuahtransfer
payment yang dilakukan pemerintah kepada warganya sebenarnya sudah sangat
umum terjadi di negara-negara lain, bahkan di negara maju seperti Amerika
Serikat. Yang sering menjadi persoalan BLSM menjadi tidak tepat sasaran adalah
karena adanya berbagai kendala teknis serta reformasi birokrasi di negeri ini
yang masih bermasalah. Oleh karena itu,yang harus dilakukan di saat BBM telah
mengalami kenaikan adalah menjaga dan mengawasi agar implementasi BLSM ini
dilaksanakan dengan benar dan tepat sehingga BLSM dapat mencapai tujuan awalnya
dan mampu menjadi solusi jangka pendek terhadap kenaikan harga BBM ini.
Kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah yang mulai menurun, diikuti dengan rencana yang
kontroversional membuat kondisi di masyarakat menjadi semakin tidak
kondusif.Hal ini cenderung dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperoleh
dukungan dari masyarakat.Pandangan-pandangan yang dibuat seakan pro-rakyat
dikemukakan dengan berbagai motivasi, ada yang memang karena sejalan
pendapatnya, ada yang sekedar untuk memanfaatkan momen. Karena sungguh
jika ditinjau dari sisi politik maka kebijakan pengurangan subsidi BBM
ini merupakan kebijakan yang terbilang sangat tidak populis. Sangat disayangkan
jika para politikus di negeri ini malah memanfaatkan momen ini sebagai
kesempatan untuk unjuk gigi di tengah keresahan masyarakat terhadap kenaikan
BBM ini.
Dengan
kenaikan BBM tentunya akan timbul masalah-masalah terutama yang disebabkan
faktor ekonomi. Kenaikan BBM tentuakan disertai kenaikan bahan-bahan lainnya
seperti pangan, listrik, transportasi dan bahan lainnya. Selain itu,
kenaikan BBM juga akan berdampak terutama pada masyarakat yang hidup di
garis kemiskinan, seperti meningkatnya pengangguran, rakyat tidak mendapatkan
pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance)
berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta
proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.Hal inilah yang perlu
menjadi perhatian bagi pemerintah.Penyimpangan subsidi yang ada serta besarnya
potensi yang dimiliki dari penghematan BBM hendaknya disikapi dengan lebih
bijak. Bagaimanapun juga, meski bisa digunakan untuk produksi, subsidi BBM
tidak lain hanyalah sebuah bahan baku. Selain BSM sebagai solusi jangka pendek
yang dapat ditawarkan.Pembangunan di Indonesia memerlukan akselerasi.
Penambahan ruas dan perbaikan jalan, penambahan modal transportasi, serta
penyediaan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tentunya akan menjadi
investasi besar bagi kemajuan negara ini.
Dengan
mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi
BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini.
Rekomendasi
Kenaikan
harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan
berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian
negara.Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk
subsidi BBM.Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan
kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak
berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah.Dengan mempertimbangkan
berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan
pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai
persoalan ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk
diperhatikan dan dilakukan pemerintah :
- Subsidi khusus serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum sebagai sebuah solusi dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang juga mampu mendorong pemanfaatan transportasi umum yang lebih baik.
- Pelaksanaan teknis yang tepat sasaran dan efisien dalam menjalankan BLSM yang disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap birokrasi yang menyelenggarakan BLSM.
- Transparansi penggunaan potongan subsidi, penghematan anggaran di sektor lain, serta melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
- Alokasi penggunaan subsidi untuk hal yang lebih produktif. Pembangunan infrastruktur seperti penambahan ruas dan perbaikan jalan, penambahan modal transportasi, serta penyediaan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tentunya akan menjadi investasi besar bagi kemajuan negara ini.
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penerapan berbagai energi alternatif yang prospeknya akan lebih menjanjikan.
Referensi
- Kajian Pembatasan subsidi BBM untuk Indonesia yang lebih baik, BEM FEUI 2012
- Panduan Masyarakat tentang subsidi BBM di Indonesia 2011, International Institute for Sustainable Development (ISSD)
- Ringkasan Eksekutif Indonesia Energy Outlook 2009, Pusat Data dan Informasi ESDM Kementerian ESDM Republik Indonesia
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2010, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Data Pokok Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2010, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Data Energi Indonesia 2007, BPTE-BPPT Puspiptek Indonesia
- Indonesia Energy Data Statistics and Analysis 2009, Energy Information and Administration